Artikel Lowongan Kerja

Antara Kualitas Pencari Kerja dan Pasar Sering Tidak Klop

AWAL tahun 2004 ini sudah berlangsung dua kegiatan pameran bursa kerja di Jakarta. Penyelenggara pameran bursa kerja itu mempersiapkan sebanyak 3.500 lowongan kerja. Perusahaan sebagai penyedia kerja yang terlibat dalam bursa kerja tersebut bukan perusahaan kecil, tetapi grup perusahaan multinasional yang merasa kesulitan mencari pekerja baru sesuai dengan standar yang mereka butuhkan.

PARA pencari kerja untuk bisa masuk ke arena pameran tidak cukup hanya membawa surat lamaran, tetapi harus merogoh kantong Rp 20.000 untuk tiket masuk ke pameran bursa tenaga kerja tersebut. "Bagi saya, bayar tidak masalah, namanya butuh, ya pastilah tidak gratis," kata Iwan, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, yang tengah berburu pekerjaan tersebut.

Iwan yang sarjana hukum lulusan tahun 2000 itu sudah dua kali berburu di bursa kerja di Jakarta. "Kini tinggal menunggu panggilan saja. Kalau tidak dipanggil juga, ya menganggur dulu saja, meski tidak enak tinggal dengan saudara di Jakarta," katanya, sambil menarik napas panjang.

Iwan tidak sendirian, tetapiada sekitar 40 juta penganggur di negeri ini yang 9,1 juta orang di antaranya berstatus penganggur terbuka. Artinya, kelompok ini sama sekali tidak memiliki pekerjaan sehingga bergantung kepada orang tua, saudara, atau orang lain.

Jadi, tidak heran kalau animo calon pelamar di bursa kerja yang digelar di Jakarta dan beberapa kali di Surabaya, serta Bandung selalu kebanjiran pengunjung. Bahkan, pemandangan jejalan calon pencari kerja di depan loket pameran bursa kerja sejak subuh bukan hal yang baru atau aneh. Mereka yang antre pun tak hanya menjadi monopoli para pemburu kerja yang berasal dari Jakarta, tetapi Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Semarang.

Sebagian di antara mereka yang sudah mengantre sejak pukul 05.00 tampak lelah, setelah melakukan perjalanan panjang dari daerahnya sehingga tidak jarang jika di depan loket tiba- tiba muncul suasana emosional dari kerumunan para pengunjung yang kelelahan menunggu jam buka pameran.

SUASANA di atas cuma memberikan gambaran sepintas bagaimana kerisauan yang tengah menghinggapi pencari kerja. Mennakertrans Jacob Nuwa Wea pun pernah memiliki ide untuk menyediakan kawasan khusus untuk pameran kerja. "Bertujuan bisa menampung banyak perusahaan sekaligus pencari kerja dalam waktu bersamaan. Pengusaha akan disediakan lokasi pameran dan diupayakan para pelamar tidak perlu bayar tanda masuk, seperti yang diterapkan penyelenggara pameran dan bursa kerja selama ini," kata Nuwa Wea.

Alasannya, pameran bursa kerja bisa merupakan wadah untuk mempertemukan pengguna tenaga kerja, yakni perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan para pencari kerja secara lebih efektif dan efisien.

Selama ini perusahaan sering mengeluh karena kesulitan mencari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sedangkan pencari kerja menilai kesulitan menembus birokrasi di perusahaan. Apalagi, banyak perusahaan tidak mengumumkan secara terbuka, baik melalui koran maupun majalah, mengenai kebutuhan SDM di perusahaan tersebut sehingga perlu ada tempat pameran yang luas dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain.

Lepas dari ide tersebut, kata Nuwa Wea, pemerintah akan terus berusaha menciptakan lowongan kerja, meski masih terhambat rendahnya kualitas SDM Indonesia sehingga belum bisa memenuhi tuntutan kebutuhan perusahaan. Apalagi, sekarang sekitar 59,1 persen pendidikan tenaga kerja adalah sekolah dasar (SD) dan sekitar 80 persen kesempatan kerja tersedia pedesaan.

"Sangat dibutuhkan dukungan dari bidang pendidikan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja," ujar Nuwa Wea.

Kenapa begitu, menurut Nuwa Wea, karena setiap tahun diperkirakan ada sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru. Bahkan, Bappenas memprediksi untuk tahun 2004 akan ada sedikitnya 10,8 juta pengangguran terbuka, yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan usaha.

"Angka pengangguran akan sulit dikurangi karena kesempatan kerja memang makin sempit," katanya

Namun, yang harus disadari adalah sulitnya pelamar memperoleh pekerjaan karena informasi rendahnya kualitas SDM. Artinya, mutu SDM yang ikut melamar pekerjaan tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.

Oleh karena itu, kegiatan bursa kerja justru diharapkan sebagai salah satu pendorong bagi pencari kerja untuk lebih meningkatkan kualitas, terutama keterampilan di bidangnya. Paling tidak melalui pameran bursa kerja tersebut diharapkan dapat memicu angkatan kerja Indonesia untuk berbenah diri meningkatkan kualitas, seperti yang diinginkan perusahaan peserta bursa kerja. Dengan melihat langsung pameran tersebut, maka calon pekerja bisa mengukur sejauh mana dirinya bisa mengisi lowongan itu.

Namun, yang jelas harus disadari bahwa rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia tidak terlepas dari belum adanya standar kompetensi tenaga kerja profesional untuk berbagai bidang pekerjaan. Indonesia belum pernah mengembangkan standar kompetensi tenaga kerja profesional yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing bidang pekerjaan, dan kalau pun ada kontribusinya sangat kecil dalam penyiapan tenaga kerja profesional.

Data tahun 2002 menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia sebesar 210 juta orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 100,78 juta orang. Jumlah angkatan kerja itu sebagian besar masih didominasi kelompok yang berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah 59,06 persen, SLTP 17,49 persen, SLTA 19,33 persen, diploma I (D I), D II, dan D III sebanyak 2,21 persen, dan perguruan tinggi sekitar 2,69 persen.

Sementara di Thailand, Malaysia, dan Filipina angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi sudah di atas 10 persen. Bahkan, dalam dunia kerja, terutama di negara-negara maju, tingkat kompetensi pekerja dengan jelas ditunjukkan oleh sertifikat keterampilan dan lisensi kerja yang dimiliki. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi tenaga kerja Indonesia karena memang belum memiliki standar kompetensi.

Oleh karena itu, segera mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia, yang salah satunya dapat dilakukan melalui penyesuaian kurikulum perguruan tinggi sehingga lulusan yang dihasilkan siap memasuki dunia kerja. Sebab, keterlibatan dalam arus globalisasi memaksa Indonesia harus siap masuk ke dalam persaingan bebas, di mana sudah tidak mengenal hambatan termasuk penghapusan berbagai subsidi.

Konsekuensinya, Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara lain, baik dalam bidang produksi, perdagangan dan jasa, dan bidang ketenagakerjaan yang makin terbuka, yang tentunya membawa konsekuensi positif maupun negatif, khususnya membuka pasar kerja bagi tenaga asing.

Saat ini sudah 19 negara yang minta Indonesia membuka pasar kerja bagi berbagai kelompok profesi. Jika kualitas SDM Indonesia cuma pas-pasan, tak hanya kalah bersaing, tetapi juga tak mampu mengisi pasar yang ada. Sebab, antara permintaan dan tenaga kerja yang tersedia tidak klop. Jadi, peluangnya besar, tetapi tak mampu diisi karena memang tidak memiliki kompetensi untuk mengisinya. (AGNES SWETTA PANDIA)