Artikel Lowongan Kerja

Memburu Lowongan Kerja

KALAU ditanya, pameran apakah yang paling banyak menyedot pengunjung, hingga mereka rela berdesak-desakan meski harus ditarik tiket masuk? Boleh jadi, jawabannya adalah pameran bursa kerja. Seperti yang terjadi saat pameran di Jakarta, Bandung, Surabaya, atau di tempat lain, tidak sedikit yang jatuh pingsan akibat jubelan di antara mereka.

Jika masih tidak percaya, saksikan atau amati saja Pameran Bursa Kerja Nasional (Job Fair) yang diadakan Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PPTKDN) Depnakertrans pada 27-28 Mei mendatang, bertempat di Hall C Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran.

Menurut rencana, pameran ini akan menghadirkan 100 perusahaan dengan jumlah minimal 1.000 lowongan. Para pencari kerja itu bisa melakukan registrasi di Pusat Bursa Kerja On Line Depnakertrans dengan tidak dipungut biaya alias gratis. Bisa diperkirakan, pameran itu pasti akan banyak dikunjungi para pencari kerja.

Para pemburu kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan itu terpaksa berebut lowongan kerja yang jumlahnya minim. Situasi ini juga menggambarkan bahwa pasar saat ini dipenuhi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi khusus sehingga lowongan apapun diserbu.

”Ini merupakan fenomena lama yang muncul di permukaan. Tekanan tenaga kerja yang luar biasa hingga peluang dan harapan sekecil apapun harus diambil mereka. Ini problem hubungan antara pendidikan dan dunia kerja,” kata pengamat sosial dari Universitas Airlangga, Hotman Siahaan.

Pameran bursa kerja memang menjadi satu wahana untuk mempertemukan pengguna tenaga kerja, yakni perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja serta para pencari kerja secara lebih efektif dan efisien. Hingga kini banyak perusahaan sering mengeluh tentang sulitnya mencari SDM yang berkualitas. Sedangkan, pencari kerja sendiri menilai kesulitan menembus birokrasi di perusahaan.

Menurut para pengamat ketenagakerjaan, sejauh ini yang menjadi kendala adalah kualitas SDM Indonesia masih belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saat ini sebanyak 59,1 persen pendidikan tenaga kerja di Indonesia adalah sekolah dasar, dan sekira 80 persen kesempatan kerja ada di kawasan pedesaan. Dengan demikian, diperlukan dukungan dari bidang pendidikan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja.

Sebenarnya, bentuk informasi kerja itu sudah makin berkembang pesat dengan adanya berbagai situs kerja yang menyediakan informasi lowongan kerja secara lengkap dan terinci. Namun, di sisi lain informasi kerja secara langsung ternyata masih juga diperlukan.

Terbukti pada hampir setiap pameran bursa kerja, informasi kerja secara langsung itu menjadi ajang pertemuan fisik serta interaksi antara perusahaan penyedia pekerjaan dengan para pencari kerja. Kalau begitu fenomenanya, tidak usah heran pertemuan fisik itu berkembang secara tidak seimbang menyusul membludaknya pencari kerja dibanding jumlah lowongan. Akibatnya, berjejal, berdesakan, dan ada yang pingsan.

**

Direktur Center for Labour and Development Studies, Bomer Pasaribu malah menyatakan, pada 2004 ini akan menjadi puncak jumlah penganggur. Jika dihitung sejak 1999, jumlah penganggur terbuka di negara kita meningkat hingga 200 persen dari empat juta orang menjadi 10,6 juta orang.

Jumlah penganggur 10,6 juta tersebut adalah masyarakat yang 100 persen tidak memiliki lapangan kerja. Belum termasuk sekira 40 juta lebih masyarakat dalam kondisi under employment, yakni mereka yang bekerja tetapi kurang dari 30 jam dalam seminggu serta pengangguran terselubung (disguised unemployment) yang banyak ditemui di desa-desa yang masyarakatnya bekerja di sektor informal. Sementara, Bappenas memprediksi pada 2004 ini jumlah penganggur akan mencapai 10,8 juta orang dan setengah penganggur 31,9 juta orang.

Lonjakan pengangguran yang terjadi tahun ini, katanya, selain berasal dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta kehutanan sebagaimana dinyatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, juga berasal dari pertambahan jumlah anak putus sekolah yang diperkirakan mencapai 1,8 juta orang. Alasannya, mereka tidak mempunyai biaya, dan langsung memasuki dunia kerja namun tidak tertampung. Sebanyak 22 persen dari mereka adalah usia kerja produktif.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri memperkirakan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen tahun ini, maka tambahan lapangan kerja yang bisa disediakan hanya sebesar 1,4 juta. Namun, hal tersebut masih belum mampu mengimbangi tingginya pertumbuhan angkatan kerja baru yang diperkirakan mencapai 2,1 juta. Total penganggur terbuka tahun ini diperkirakan mencapai 10,83 juta.

Bomer menilai, kondisi pengangguran terparah sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 tersebut terjadi karena pemerintah dalam kebijakan ekonomi terlalu terpaku pada kebijakan ekonomi makro, dengan mengabaikan perbaikan kebijakan di sektor riil yang lebih menyentuh pada dunia usaha.

”Pemerintah hanya terfokus mengelola stabilitas ekonomi makro saja. Target ini pada tahun 2003 sudah tercapai, seperti suku bunga yang terus turun, inflasi yang rendah, dan kurs rupiah yang menguat. Tapi, pemerintah lupa, itu terjadi karena lebih banyak faktor eksternal, seperti turunnya suku bunga di Jepang yang kini sudah mencapai nol persen,” katanya.

Tak heran jika sejak lima tahun krisis berjalan, jumlah petani gurem yang selama ini menjadi kantong kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, jumlahnya melonjak tajam dari 52,7 persen menjadi 58,6 persen.

Pemerintah dalam hal ini Depnakertrans mengakui menerima beban tugas yang sangat berat sebagai akibat krisis multi dimensi yang berkepanjangan akibat kebijaksanaan masa lalu. Menurut Menakertrans Jacob Nuwa Wea, salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah isu pengangguran sebagai isu sentral yang harus ditanggulangi, mengingat angka pengangguran yang sangat tinggi.

Dia juga mengakui, permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Masalah utamanya adalah masalah ekonomi makro, namun masalah keamanan dan masalah lain seperti politik dan sosial juga saling memengaruhi.

”Oleh karena itu, masalah pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, perlu suatu komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dunia politik, dan sektor-sektor lainya,” ujarnya.

Permasalahan pengangguran, lanjut Jacob, harus dipecahkan secara terintegrasi dan terkoordinasi, yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menurunkan jumlah angka pengangguran sampai pada jumlah yang sekecil-kecilnya, dan pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Namun demikian, sebenarnya sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan Depnakertrans untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, meskipun dengan anggaran yang terbatas sebagai akibat anggaran yang dimiliki pemerintah juga terbatas.

**

Antisipasi dan penanganan makin membesarnya jumlah penganggur sungguh suatu kebutuhan yang mendesak. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya harus menjadi penganggur baru, menambah penganggur yang sudah ada. Jangankan lulusan SLTA, sarjana yang menganggur saja terus bertambah. Itu memang anekdot tapi juga suatu kenyataan.

Menurut pengamat ekonomi dari Indef, Dradjat H. Wibowo, proses pemilu yang sekarang kita jalani merupakan momentum yang sangat baik guna memecahkan kebuntuan di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, peran pemerintah tetap menjadi fasilitator guna membukakan lowongan kerja sebanyak-banyaknya.

Jika tidak, Dradjat memperkirakan pada 2005 akan terjadi ledakan pengangguran sekira 13 juta hingga 15 juta orang, dengan asumsi orientasi pemerintah tetap tidak berubah. Karena itu, pemerintahan baru nanti diharapkan mengubah kebijakan ekonomi yang pro stabilitas menjadi pro pertumbuhan.

Menurut dia, pemerintahan baru nanti dituntut untuk berani mengubah pola kebijakan ekonominya yakni pro pertumbuhan dan ekspansif. ”Jika hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi ledakan pengangguran 13 juta hingga 15 juta orang pada tahun depan.”

Ekonom Prof. Sadli menilai, satu hingga dua tahun ke depan, dunia usaha masih akan sulit menemukan solusi jangka pendek dan menengah yang akan dihasilkan pemerintahan kabinet sekarang.

Sedangkan Bomer Pasaribu lebih optimis dengan catatan, pemerintah termasuk Bank Indonesia (BI) segera mengubah strategi kebijakan pembangunannya menjadi kebijakan yang bersifat full employment seperti yang selama ini berhasil diterapkan sejumlah negara maju, seperti Australia dan negara Eropa Barat.

Kalau begitu, dalam momentum pemilu untuk memilih presiden baru, maka kita harus mencermati siapa yang paling tepat dipilih. Kalau ada figur yang dengan visi, misi, program yang konkret, dialah yang kita pilih. Dia dipilih karena bisa menjamin mampu menciptakan lowongan kerja dan menekan jumlah penganggur. (satrio widianto/”PR”)***