Artikel Lowongan Kerja

Maksimalkan Fungsi Depnakertrans

PENUMPUKAN jumlah penganggur yang semakin membengkak, mencapai lebih dari 42 juta, merupakan tanda bahwa pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Selama ini Depnakertrans hanya mengurus masalah peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja saja, tetapi kerja riilnya tidak ada. Akibatnya, terjadi penumpukan penganggur yang menurut data kami sudah mencapai angka 42 juta orang. Padahal, kalau kita lihat, upah buruh Indonesia sudah murah dibandingkan dengan upah buruh di negara lain. Ini berarti ada yang tidak beres.

Salah satu cara yang efektif untuk memberantas pengangguran adalah dengan memaksimalkan Depnakertrans. Secara teknis, idealnya Depnakertrans mendata setiap angkatan kerja yang dihitung rata-rata sejak seseorang lulus sekolah menengah atas (SMA) dan terus diperbarui seiring dengan tingkat pendidikan yang ditempuh.

Dari data tersebut, Depnakertrans membuat link and match antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Anak-anak itu diberi semacam kartu yang berisi nomor angkatan kerja. Nomor itu berfungsi seperti nomor tunggu.

Apabila ada perusahaan yang membutuhkan pekerja, orang-orang yang berada di urutan atas mendapat kesempatan pertama untuk mengikuti tes. Sedangkan anak-anak yang memutuskan untuk kuliah dapat menunda penggunaan kartu tersebut.

Jika dari yang mengikuti tes ada yang tidak berhasil, maka urutan selanjutnya dapat mengikuti tes tersebut. Adapun orang-orang yang tidak lulus tes harus diberi pelatihan khusus oleh pemerintah agar siap kembali "dilempar" ke bursa kerja.

Masalah sosialisasi dan informasi mengenai lowongan pekerjaan perlu dilakukan secara baik dan terpadu. Perusahaan yang membutuhkan pekerja wajib melaporkan kepada Depnakertrans. Kemudian Depnakertrans yang harus memberikan informasi secara luas kepada seluruh masyarakat ke pelosok Indonesia. Ada baiknya juga kalau Depnakertrans secara rutin menerbitkan jurnal atau semacam koran khusus yang memuat lowongan kerja ini.

Selama ini salah satu kekurangan Depnakertrans yang sangat vital ada pada masalah penyebaran informasi. Di Depnakertrans itu ada pelatihan calon tenaga kerja, tetapi tidak pernah disosialisasikan secara meluas, padahal bantuan dari lembaga swadaya masyarakat asing ada.

Selain pekerjaan di sektor formal, sektor informal pun sangat potensial untuk dikembangkan. Jiwa wiraswasta harus dikembangkan kepada seluruh masyarakat dan jaminan hari tua bagi para wiraswasta terutama sektor menengah dan kecil pun patut dipikirkan.

Saya pernah berbincang- bincang dengan pengurus sebuah organisasi yang menangani para pedagang kaki lima dengan tujuan menyejahterakan anggotanya dengan mengusahakan ikut program Jamsostek. Saya rasa langkah seperti ini perlu didukung oleh pemerintah.

Namun, program ini tidak akan berhasil jika pemerintah, pengusaha, dan masyarakat tidak bekerja sama dengan baik. Kita semua perlu saling mendukung untuk menciptakan kestabilan keamanan agar investor asing mau masuk ke Indonesia. Selain itu, good governance perlu ditingkatkan.

Pada masa globalisasi ini lapangan kerja sudah tidak lagi terkonsentrasi di Indonesia. Negara-negara yang mempunyai penduduk yang terbatas tetap membutuhkan tenaga kerja dari negara lain, termasuk Indonesia.

Misalnya, Belanda dan Amerika memerlukan perawat gigi minimal 1.000 orang dari Indonesia. Akan tetapi, pemerintah tidak pernah menanganinya secara serius. Akibatnya, yang mengurus adalah organisasi semacam perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang rentan terhadap kasus pemerasan para TKI itu sendiri, seperti pemotongan gaji untuk menutupi biaya kursus dan sebagainya.

Peluang tawaran tenaga kerja dari luar negeri harus digarap secara lebih profesional oleh pemerintah yang dapat bekerja sama dengan swasta. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana memberi bekal keterampilan bagi tenaga kerja, sesuai dengan informasi pasar tenaga kerja di luar negeri.

Pengatasan masalah pengangguran dengan menggunakan prinsip akan mulai tampak hasilnya secara bertahap dalam jangka waktu 3-5 tahun. Namun, pemerintah pun harus melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah seperti itulah yang mestinya diharapkan dari Pemilu 2004.(k02)